REALISME dalam HUBUNGAN INTERNASIONAL by: Arief Rakhman

Salah satu perspektif dalam ilmu Hubungan Internasional yang mengalami  banyak perkembangan adalah Realisme. Perspektif realis banyak membahas tentang perang dan keamanan yang berkaitan dengan militer dan power. Realisme berkembang dan mendasar pada pemikiran bahwa man is evil. Aktor dalam perspektif realisme adalah negara, sebagai satu individual yang tidak akan bekerjasama dengan aktor lain tanpa ada maksud tertentu (self-interested) dan akan selalu berusaha untuk memperkuat dirinya sendiri. Berawal dari sejarah studi Hubungan Internasional yang muncul antara Perang Dunia I dan II, realisme hadir sebagai arus utama pendekatan hubungan internasional akibat ketidaksempurnaan pendekatan idealis. Pandangan-pandangan yang menjadi fundasi aliran ini posisinya berseberangan dengan pemikiran para penganut idealisme. Adapun pandangan atau asumsi dasar dari prespektif realisme, antara lain

(1) memandang secara pesimistis terhadap sifat dasar manusia yang cenderung berbuat baik. Prespektif ini berkeyakinan bahwa manusia itu bersifat jahat, berambisi untuk berkuasa, bereperang, dan tidak mau bekerjasama;

(2) bersikap skeptis terhadap kemajuan politik internasional dan politik domestik;

(3) meyakini bahwa hubungan internasional bersifat konfliktual atau berpotensi menghasilkan konflik. Dan konflik-konflik internasional yang terjadi hanya bisa diselesaikan dengan jalan perang;

Image

(4) menjunjung tinggi nilai-nilai keamanan nasional dan eksistensi atau kelangsungan hidup negara.

Para pemikir realis juga menempatkan keamanan nasional sebagai prioritas atau fokus utama dalam prespektif realisme. Dalam kacamata realis, keamanan militer dan isu-isu strategis tergolong kepentingan utama dan mengacu ke dalam kategori high politics. Sedangkan ekonomi dan isu-isu sosial dilihat oleh kaum realis sebagai hal yang biasa, yang termasuk ke dalam kategori low politics. Realisme juga memfokuskan analisisnya pada power dan otonomi dalam interaksi internasional serta tentang tidak adanya keharmonisan diantara negara-negara, sehingga konsep self-help di sini menjadi penting. Dan kemampuan yang paling relevan, yaitu kemampuan di bidang militer. Realis tidak menolak prinsip-prinsip moral, Hanya saja dalam prakteknya, moralitas individual dikalahkan oleh kepentingan akan  kelangsungan hidup negara dan penduduknya dan tentu saja kepentingan nasional itu sendiri Bagi kaum realis, negara merupakan aktor utama dalam panggung internasional. Sebagai aktor utama, negara berkewajiban mempertahankan kepentingan nasionalnya dalam kancah politik internasional. Negara dalam konteks ini diasumsikan sebagai entitas yang bersifat tunggal dan rasional. Maksudnya adalah dalam tataran negara, perbedaan pandangan politis telah diselesaikan hingga menghasilkan satu suara. Sedangkan negara dianggap rasional karena mampu mengkalkulasikan bagaimana cara mencapai kepentingan agar mendapat hasil maksimal. Seorang realis juga biasanya memusatkan perhatian pada potensi konflik yang ada di antara aktor negara, dalam rangka memperhatikan atau menjaga stabilitas internasional, mengantisipasi kemungkinan kegagalan upaya penjagaan stabilitas, memperhitungkan manfaat dari tindakan paksaan sebagai salah satu cara pemecahan terhadap perselisihan, dan memberikan perlindungan terhadap tindakan pelanggaran wilayah perbatasan. Oleh karena itu, power adalah konsep kunci dalam hal ini. Dasar Normatif realisme adalah keamanan nasional dan kelangsungan hidup negara: ini merupakan nilai-nilai yang menggerakkan doktrin kaum realis dan kebijakan luar negeri kaum realis.

Negara dipandang esensial bagi kehidupan warganegaranya: tanpa negara yang menjamin alat-alat dan kondisi-kondisi keamanan dan yang memajukan kesejahteraan, kehidupan manusia dibatasi menjadi seperti, seperti yang tersurat dalam pernyataan Thomas Hobbes yang terkenal terpencil,miskin, dan sangat tidak menyenangkan, tidak berperikemanusiaan, dan singkat. dengan demikian negara dipandang sebagai pelindung wilayahnya, penduduknya, dan cara hidupnya yang khas dan berharga. Kepentingan nasional adalah wasit terakhir dalam menentukan kebijakan luar negeri. Masyarakat dan moralitas manusia dibatasi pada Negara dan tidak meluas pada hubungan internasional yang merupakan arena politik dari kekacauan yang besar, perselisihan, konflik antar Negara-negara yang berkekuatan besar mendominasi pihak-pihak lain.

Fakta bahwa semua negara harus mengejar kepentingan nasionalnya sendiri berarti bahwa negara dan pemerintahan lainnya tidak akan pernah dapat diharapkan sepenuhnya. Seluruh kesepakatan internasional bersifat sementara dan kondisional atas dasar keinginan negara-negara untuk mematuhinya. Semua negara harus siap mengorbankan kewajiban internasionalnya yang berdasar pada kepentingannya sendiri jika dua negara terlibat dalam konflik. Hal itu menjadikan perjanjian-perjanjian dan semua persetujuan, konvensi, kebiasaan, aturan dan hukum lainnya, antara negara-negara hanyalah berupa pengaturan yang bijaksana yang dapat dan akan dikesampingkan jika semua itu berseberangan dengan kepentingan negara. Tidak ada kewajiban internasional dalam pengertian moral dari kata itu (yaitu terikat kewajiban timbal balik) antara negara-negara merdeka. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, satu-satunya tanggung jawab mendasar warga negara adalah meningkatkan dan mempertahankan kepentingan nasional

Klasifikasi Realisme dan Neorealisme : Kemunculan                                                         

Mazhab realisme terbagi menjadi dua bagian, yakni realisme atau sering juga disebut dengan realisme klasik dan neo-realisme atau realisme kontemporer. Apa yang secara eksplisit diakui sebagai teori hubungan internasional tidak dikembangkan sampai setelah Perang Dunia I, Namun, teori HI memiliki tradisi panjang menggunakan karya ilmu-ilmu sosial lainnya Penggunaan huruf besar “H” dan “I” dalam hubungan internasional bertujuan untuk membedakan disiplin Hubungan Internasional dari fenomena hubungan internasional Banyak yang mengutip Sejarah Perang Peloponnesia karya Thucydides sebagai inspirasi bagi teori realis, dengan Leviathan karya Hobbes dan The Prince karya Machiavelli memberikan pengembangan lebih lanjut.                                                                                                                       Pengklasifikaiannnya bisa berdasarkan pada tahun kemunculannya, yaitu klasik (hingga abad 20) dengan Hobbes, Kaum realis klasik hidup dalam banyak periode sejarah yang berbeda; dari Yunani  kuno sampai saat ini. Key Thinkers pada jaman itupun sudah banyak mengungkapkan teori tentang realisme politik yang menjadi haluan bagi pemikir-pemikir kunci realisme pada masa sekarang. pemikiran mereka sudah diawali sejak jaman Thucydides (The Melian Dialogue 460-406BC), Nicollo Machiavelli (1496-1527), Thomas. Hobbes (1588-1679) dan J.J. Rosseau (1712-78), yang disebut classic-realism. Realisme klasik menawarkan konsep raison d’etat (state excuse), dimana negara memiliki dalih untuk melindungi negaranya (Sebagaimana doktrin militer pre-emptative strike Amerika Serikat pada masa postcontaintment Perang Dingin). Machiavelli dan Thucydides sebagai tokohnya yang setuju bahwa kondisi manusia tidak aman dan penuh konflik, adanya kumpulan pengetahuan politik/ kebijaksanaan untuk menghadapi masalah keamanan, dan tidak ada solusi permanen atau akhir dari masalah politik.

Hans J. Morgenthau adalah pencetus utama realisme neoklasik. Kutipan yang terkenal mengenai substansi pemikiran Morgenthau adalah “Politik adalah perjuangan untuk kekuasaan atas manusia, dan apapun tujuan akhirnya, kekuasaan adalah tujuan terpentingnya, dan cara-cara memperoleh, memelihara, dan menunjukan kekuasaan menentukan teknik aksi politik” . Disini Morgenthau banyak mengungkapkan kritisisme mengenai kepercayaan Woodrow Wilson mengenai kepercayaanya dalam menganalogikan dan “menyarankan” untuk mengaplikasikan etika pribadi kedalam etika politik. Realisme neoklasik sendiri di definisikan oleh Baylis sebagai drive for power and the will to dominate that are held to be fundamental aspects of human nature realisme neo-klasik dengan Hans Morgenthau sebagai  tokoh yg berpendapat, politik dianggap berakar dalam sifat manusia yang self-(centered, regarding, dan interested), pemimpin politik tidak mempunyai kebebasan melakukan yang benar seperti rakyatnya, dan rasa pesimis muncul karena keterbatasan manusia. Neo Klasik Realisme pada dasarnya merupakan pendekatan ilmiah dan memfokuskan pada struktur atau sistem internasional. Doktrin ini pada awalnya berawal dan meluas di Amerika (meskipun tidak secara khusus). memfokuskan analisisnya pada pengejaran terhadap power dan otonomi dalam interaksi internasional dan tidak adanya keharmonisan interest diantara negara-negara sehingga konsep self help menjadi penting dan kemampuan yang paling relevan adalah kemampuan dibidang militer. Realis tidak menafikan prinsip-prinsip moral, hanya saja dalam prakteknya moralitas individual dikalahkan oleh kelangsungan hidup negara dan penduduknya serta pencapaian kepentingan nasional.                                                                                                  Neo-realisme mengasumsikan sistem internasional yang anarki memberikan pengaruh terhadap perilaku Negara. Neo-realisme (1979-sampai sekarang) yang merupakan karya Kenneh Waltz. Perbedaannya dengan realis adalah tidak menyetujui penjelasan perilaku dalam hubungan internasional,dan tentu saja berusaha ilmiah dan lebih positivis karena neo-realis ingin mensistemasikan  realisme politik  ke dalam  teori  sistem yang kuat dan  deduktif  dari  politik internasional. Neo-Realisme (Disebut juga sebagai Structural Realism)
Pada dasarnya substansi pemikiran kaum realis (klasik) masih menjadi dasar dalam pemikiran realisme baru (Neo Realisme) ini. Perbedaanya dengan realisme klasik maupun realisme neoklasik adalah pendekatan dari dua paham realisme sebelum neorealis adalah pendekatan yang non-sistemik. Pendekatan non-sistemik yang dimaksud adalah, yang “dipersalahkan” atas segala chaos yang terjadi di dunia internasional adalah actor (baik state sebagai aktor utama maupun sifat dasar manusia Animus Dominandi). Berbeda dengan pendahulunya, kaum neorealis lebih cenderung “mempersalahkan” sistem, sebagai faktor utama yang mendorong state-actor. Hal serupa juga diungkapkan oleh Kenneth Waltz dalam bukunya Theory of International Politics. Waltz menyatakan the international structure acts as a constraint on state behaviour, so that only states whose outcomes fall within an expected range survive. Jadi menurut hemat neorealis. Sistem internasional yang menentukan perilaku negara. Oleh karena sistem internasional (pada saat ini) dalam kondisi ketidakadaan government above the states, maka keadaan anarki yang menetukan perilaku setiap actor-aktornya, dalam perspektif realisme disebut sebagai state.

Dari sini neo-realisme berpandangan bahwa dimungkinkan adanya kerjasama didalam sistem yang anarki namun relative gain adalah tujuan dari negara-negara yang terlibat di dalamnya bukan absolute gain . Mengapa demikian? karena dalam suatu kerjasama dalam sistem anarki tidak ada badan supranasional yang bisa memberikan jaminan bahwa anggotanya tidak melakukan kecurangan satu dengan yang lainnya juga negara-negara yang terlibat didalamnya tidak dapat meramalkan apakah teman di masa sekarang tetap menjadi teman di masa yang akan datang, ada kemungkinan teman kita hari ini menjadi musuh kita dikeesokan hari.                                                                                                                                                            Maka dengan demikian negara yang terlibat dalam kerjasama tersebut tidak akan rela apabila negara lain mengambil keuntungan yang lebih besar dari apa yang ia dapatkan, terutama bagi negara-negara yang memiliki power kuat, dia akan mempertahankan kondisi anarki dan kerjasama yang sedemikian, karena ia diuntungkan. Persamaannya dengan realis kontemporer yaitu anarki dan  ketiadaaan  lembaga sentral menjadi ciri struktur  sistem, negara sebagai aktor utama, bertindak dengan  prinsip menolong diri sendiri dan mengusahakan agar bisa bertahan dengan kekuatannya, karena itu negara sama dalam   tugas  yang  dihadapinya,

yang berbeda adalah kapabilitas posisi negara  dalam sistem dan distribusi dalam mendefinisikan sistem struktur. Perubahan dalam distribusi kapabilitas merangsang perubahan  dalam struktur sistem seperti konfigurasi  kekuatan multipolar ke bipolar atau menuju unipolar. Namun merebut kekuasaan dengan usaha internal seperti meningkatkan ekonomi, militer,  strategi  yang  lebih pintar  serta  usaha  eksternal seperti  memperluas aliansi  atau  membubarkan aliansi musuhnya. tidak dianggap  tujuan dan tidak lagi dilihat  sebagai karakter manusia yang sangat dasar seperti dalam realisme klasik. Asumsinya adalah bahwasanya Keseimbangan  kekuatan muncul  secara  otomatis   dari  instink kebutuhan dasar  untuk bertahan.

Kritik Terhadap Realisme

Great Debate : Titik Perdebatan Liberalisme dan Realism                                                  

      Titik perdebatan kedua pendangan ini dapat dilihat dalam dua garis permasalahan besar. Permasalahan pertama ialah mengenai sifat dasar manusia. Kaum realis beranggapan bahwa pada dasarnya manusia itu bersifat egois dan menghalalkan segala cara untuk mencapai kepentingannya, meskipun itu artinya harus mengorbankan orang lain. Hal ini diilustrasikan oleh cerita stag hunt yang dikemukakan oleh Waltz mengutip Rousseau. Dikisahkan ada lima orang yang tersesat di pegunungan. Mereka kelaparan dan kemudian sepakat untuk bekerjasama menangkap rusa dewasa agar cukup untuk berlima. Kemudian muncul seekor rusa dengan anaknya. Karena berada dalam jangkauannya, salah seorang dari mereka menangkap anak rusa tersebut, dan tidak mempedulikan bahwa akibat perbuatannya sang rusa dewasa akhirnya lepas. Dia hanya mementingkan diri sendiri dan lupa dengan perjanjian sebelumnya.

Sedangkan kaum idealis lebih optimistis dalam melihat sifat dasar manusia. Mereka beranggapan manusia sebagai makhluk sosial, senang bekerjasama dan memiliki rasa kemanusiaan terhadap sesamanya. Seperti misalnya, dikisahkan seorang pria sedang bersama kekasihnya mengalami kecelakaan. Mobil yang mereka naiki berada dibibir jurang yang dalam dan hampir terjatuh. Pria itu kemudian berusaha sekuat tenaga untuk menolong sang kekasih tercinta. Sang kekasih akhirnya dapat terselamatkan dengan didorong keluar oleh pria tersebut. Tetapi malang, si pria itu tidak sempat keluar dan akhirnya tewas, jatuh ke jurang bersama Ferrari Maranello yang baru dibelinya…Dari cerita tersebut bisa disimpulkan bahwa ketika compassion (perasaan) seperti cinta dan kasih sayang terlibat, maka manusia dapat mengorbankan kepentingan dirinya sendiri.                                                                                   Perbedaan pandangan dasar inilah yang kemudian mempengaruhi analisis kedua aliran ini. Realisme mengedepankan survival (usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidup) dan self help (hanya mengandalkan diri sendiri dalam mencapai tujuannya di dunia yang anarkis). Sedangkan idealisme mengutamakan kerjasama dengan pihak lain dalam mencapai tujuan bersama seperti menciptakan perdamaian, dengan berusaha membentuk organisasi internasional.                                                                                                                                 Sementara itu garis besar permasalahan kedua terletak pada masalah diplomasi dan collective security. Woodrow Wilson mengemukakan dalam Fourteen Points-nya bahwa hendaknya praktik diplomasi dilakukan secara terbuka dan menggantikan praktik diplomasi rahasia, yang menghasilkan kesepakatan-kesepakatan rahasia antar-negara mengenai siapa yang akan mendapatkan wilayah apa pasca Perang Dunia Pertama. Wilson juga meyakini bahwa perang dapat dihindari dengan menciptakan sebuah organisasi internasional, yang berlandaskan prinsip collective security. Skema yang ia bangun untuk League of Nations (LBB) bertumpu pada negara-negara anggota yang ‘cinta damai’ yang menganggap setiap ancaman terhadap perdamaian dunia sebagai tindakan agresi yang mengancam mereka semua, dan oleh karenanya harus direspon secara kolektif.                                                                                            Aliran realis tidak setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh Wilson ini. Mereka berpendapat bahwa dalam dunia politik internasional akan selalu ada kesepakatan-kesepakatan tertutup demi mencapai kepentingan nasional. Bahkan sampai sekarang praktik spionase masih terus berlangsung, meski dikategorikan sebagai tindakan yang buruk, tetapi dianggap bukan sesuatuyangsalah. Kemudian realis juga tidak percaya bahwa organisasi internasional dan hukum internasional dapat mewujudkan perdamaian. Menurut mereka, negara-negara turut serta dalam organisasi internasional selama masih sejalan dengan kepentingan nasionalnya, bila tidak sejalan pasti akan mereka tinggalkan. Mengenai kegagalan organisasi internasional ini terbukti dengan kegagalan yang dialami oleh LBB itu sendiri.

1st Debate

Peristiwa ini memunculkan Perdebatan pertama adalah antara realisme dengan liberalisme utopian (idealisme). Perdebatan ini memang sudah mulai terjadi di tengah-tengah Perang Dunia 1. Kondisi internasional yang carut marut membawa kaum liberalis pada sebuah pemikiran bahwa upaya perdamaian dapat dicapai dengan membentuk sebuah collective power yang tercermin dari dibentuknya Liga Bangsa-Bangsa. Menurut kaum liberalis hal ini dapat menghentikan perang yang telah berlangsung. Namun kaum realis bepikiran bahwa perang yang tejadi adalah lebih karena sifat dasar manusia yang selalu ingin mengejar kekuasaan yang pada akhirnya sangat mudah menimbulkan agresi. Kaum realis menganggap bahwa pemikiran kaum liberal yang menyatakan bahwa perang dapat dihentikan melalui pembentukan Liga Bangsa-Bangsa guna menciptakan perdamaian dunia adalah suatu hal yang terlalu utopis. Hal ini dibuktikan dengan kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam menjaga perdamaian dunia sehingga Perang Dunia 2 akhirnya pecah.

Munculnya realisme sebagai penentang dari teori Idealisme Liberal memberi warna tersendiri dalam studi HI. Pemikiran tentang realisme ini hidup di atas perdebatan-perdebatan dan mengalami perubahan-perubahan konsep, dari realisme klasik hingga akhirnya muncullah konsep baru yang biasa disebut neorealisme. Berawal dari konsep realisme klasik yang diprakarsai oleh Thucydides, Machiavelli, dan Hobbes yang menggagas nilai-nilai realisme sebagai suatu paham yang percaya bahwa kondisi manusia adalah kondisi yang tidak aman dan berkonflik yang harus diperhatikan dan dihadapi, terdapat pula sekumpulan pengetahuan politik, atau kebijaksanaan, untuk menghadapi masalah keamanan, dan masing-masing dari mereka mencoba untuk mengidentifikasikan elemen-elemen pokoknya, serta tidak adanya pelarian akhir dari kondisi manusia yang merupakan bentuk permanen kehidupan manusia. Mereka menganggap politik dan sejarah politik sebagai siklus sebab dan akibat yang prosesnya dapat dianalisa dan dimengerti, tetapi tidak mungkin dipengaruhi secara intelektual. Konsep yang berkembang pada tahun 1930-1950-an yang memenangkan Great Debate Pertama ini diakui sebagai petunjuk paling baik dalam Hubungan Internasional karena terbukti benar adanya.

 

kemampuan dominasi perspektif realisme mengenai keamanan ini juga ditunjukkan dengan caranya untuk beradaptasi dan menjawab kritik yang diberikan kepadanya. Kritik pertama adalah realisme dinilai tidak mampu menjelaskan perubahan-perubahan penting dalam sistem internasional seperti perubahan ide mengenai kedaulatan dari jaman medieval ke jaman modern, realis menjawab bahwa konsep kedaulatan boleh saja mengalami pergeseran namun pola mengenai struggle for security, pentingnya power, ancaman dan balance of power tetap sama dan signifikan.

Kritik kedua adalah realisme dianggap mengabaikan pentingnya budaya dan identitas dalam politik internasional, realis merespon dengan menggaris bawahi bahwa biarpun terdapat perbedaan dalam budaya dan identitas, hal tersebut tidak menghalangi suatu negara untuk berperilaku sama seperti asumsi-asumsi realis.

Kritik ketiga menyatakan bahwa realisme mengabaikan implikasi moral, realis merespon dengan penolakannya terhadap konsep kerjasama internasional dan realis menggaris bawahi bahwa mengenali batas-batas percobaan untuk mengubah politik internasional lebih baik daripada merubah sistem yang telah ada. Kritik keempat adalah mengutuk teori realis yang mengatakan bahwa negara adalah aktor penting dalam politik internasional padahal MNC dan aktor-aktor transnasional banyak bermunculan, realis menjawabnya dengan membuat perbandingan bahwa British East India Company atau VOC dimasa lalu lebih hebat dibanding MNC-MNC yang ada sekarang dan bahwa negaralah yang membuat regulasi untuk perusahaan multinasional, ditambahkan bahwa realis tidak menyatakan negara sebagai satu-satunya aktor namun sebagai aktor utama.

2nd Debate

Setelah kemenangannya dalam Great Debate pertama muncullah perdebatan baru setelah perang dunia II antara tradisionalis dan behavioralis. Perdebatan kedua yang lebih menitikberatkan pada metodologi, antara aliran tradisional dengan aliran behavioral (scientific/positivisme),hal ini kemudian menghasilkan apa yg disebut dengan Neo-Realisme kemudian. Tradisionalisme merupakan metodologi yang normatif-historis, legal-formal, filosofis dan hasil penelitiannya bersifat subjektif. Tradisionalis mengasumsikan bahwa fakta dan kebenaran sudah terdapat di dalam diri manusia. Pendekatan tradisionalis, tidak memiliki metodologi yang eksplisit, tidak mengajukan hipotesis dan tidak menggunakan perangkat penelitian formal. Pendekatan ini memiliki beberapa asumsi diantaranya : jika kita membatasi diri pada standarisasi yang ketat maka kita hanya akan memiliki sedikit hal penting dalam hubungan internasional, pengetahuan mengenai hubungan internasional harus berasal dari proses ilmiah yang tidak sempurna sehingga melibatkan persepsi dan intuisi, dan generalisasi mengenai hubungan internasional harus selalu bersifat tentatif.

Bertentangan dengan asumsi tersebut, kaum positivis (model pengetahuan yang sudah mendominasi) lebih bersifat empiris, mengedepankan objektivitas dan kuantitatif dan menggunakan metode dimana dilakukan pengujian secara empiris atau menggunakan metode ilmiah. Elemen-elemen dari pendekatan positivis adalah manusia secara individual adalah unit dasar yang analis. Positivis memandang bahwa politik hanya sebagai salah satu aspek dari perilaku manusia. Hal-hal yang menjadi inti menurut kaum positivis adalah kekuatan penjelasan atau eksplanasi, pola-pola yang berulang, konsep-konsep yang operasional dengan referensi empiris yang terukur, kerangka yang konseptual, teknik pengumpulan data yang pasti dan pengukuran data serta presentasi.

Asumsi dari pendekatan ini adalah bahwa kebenaran dan fakta terdapat diluar sana dan temukanlah itu. Secara ringkas metodologi yang dipahami dalam konsep tradisionalis adalah memahami norma dan nilai, serta menggunakan penilaian sehingga mendapatkan pengetahuan yang historis. Sementara, dalam konsep positivis metodologi yang dipahami adalah menjelaskan (eksplanasi) dan pengumpulan data sehingga menghasilkan pengetahuan ilmiah (scientific knowledge). Tidak ada pemenang dalam perdebatan kedua ini. Namun, terjadi evolusi behavioralis yang akhirnya seperti dikethui  kemudian melahirkan konsep neoralisme. Behavioralis yang menekankan teorinya pada fakta yang dapat diamati agar mendapatkan pola perilaku yang berulang pada ‘hukum-hukum hubungan Internasional ini didukung oleh para penstudi Amerika Serikat yang pada akhirnya membuka jalan bagi formulasi baik realisme maupun liberalisme yang sangat dipengaruhi oleh metodelogi kaum behavioralis. Formulasi dari realis dan liberalis ini disebut neo-liberalis dan neo-realis.                                                                          Perubahan dalam liberalis menjadi neo-liberalis terletak pada penggunaan teori-teori dan pemakaian metode-metode baru yang ilmiah yang sebelumnya tidak digunakan dalam teori liberalis klasik. Selain itu neo-liberal juga menolak pandangan idealisme yang ada sebelumnya. Dalam teori neo-liberalis juga muncul cabang aliran-aliran liberal yakni liberalisme sosiologis, interdependensi, institusional, dan republikan. Walaupun memiliki konsep yang berbeda tentang liberalisme baru ini. Namun aliran yang berbeda ini saling mendukung dalam memberikan suatu argumen menyeluruh yang konsisten untuk Hubungan Internasional yang lebih damai dan kooperatif.                                                                                                    Sedangkan dalam neorealis ditekankan pada struktur sistem, pada unit-unitnya yang berinteraksi, dan pada kesinambungan dan perubahan sistem. Para pencetus neorealis seperti Kenneth Waltz menyebutkan bahwa bentuk dasar hubungan Internasional adalah struktur anarki yang tersebar di antara negara-negara. Negara-negara serupa dalam semua hal fungsi dasarnya. Pendekatan neoralis ini tidak menyediakan membahas pada sifat-sifat manusia seperti yang ada pada teori realis klasik, teori ini menekankan lebih pada struktur sistem. Noerealis juga mengilhami nilai-nilai yang bersifat lebih bersifat normatif.

3rd Debate

interparadigm Debate: Pluralisme vs. Realisme vs. Globalisme / strukturalisme

Inti dari perdebatan ini adalah mengenai aktor yang paling penting dalam hubungan internasional, yaitu antara negara dan transnational actors atau state centric dan non-state centric. Perdebatan besar ketiga ini berlangsung di antara realisme, pluralisme, dan strukturalisme/globalisme. Menurut kaum realis, aktor-aktor selain negara tidak memainkan peran yang signifikan, atau setidaknya berada di bawah negara (subordinat), sedangkan kaum pluralis menekankan pentingnya aktor-aktor transnasional, seperti individu, organisasi internasional, dan Multinational Corporations.

Pertentangan lain yang terdapat di antara ketiganya yaitu mengenai dinamika dan variabel-variabel dependen. Pemikiran realisme dapat dilacak hingga tulisan Thucydides, Machiavelli, Hobbes, dan Clausewitz. Realisme menekankan keutamaan peran negara di dalam hubungan internasional dan mensubordinatkan aktor-aktor lainnya. Oleh karena itu, realisme merupakan paradigma yang bersifat state-centric.  Asumsi-asumsi realisme yang lain adalah negara bersifat manunggal atau unitary dan rasional, serta menekankan power politics. Dalam dinamikanya, kaum realis menekankan power sebagai tujuan maupun instrumen untuk mencapai tujuan. Model hubungan internasional menurut kaum realis adalah model bola biliard atau billiard ball.                                                                                                               Pluralisme menyatakan menentang pemusatan perhatian pada negara yang dilakukan oleh kaum realis. Sebaliknya, kaum pluralis berpendapat bahwa hubungan internasional bersifat multi-centric, bukan state-centric maupun global centric. Mereka menekankan pentingnya peran aktor-aktor transnasional, terutama dalam bidang ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya interdependensi atau saling ketergantungan di antara negara dan aktor-aktor transnasional, termasuk di dalamnya aktor-aktor di dalam negara (subnational actors). Pluralisme juga menolak asumsi realis mengenai negara yang manunggal dan rasional.

Tindakan negara terkadang bukan merupakan representasi dari kepentingan negara secara keseluruhan, melainkan kepentingan pihak-pihak di dalam negara yang seringkali bertentangan satu sama lain. Oleh karenanya kaum pluralis menganggap bahwa kepentingan nasional adalah suatu konsep yang menyesatkan karena tidak pernah ada kebijakan atau perumusan mengenai kepentingan negara sebagai suatu keseluruhan. Negara pun terkadang melakukan tindakan-tindakan yang tidak memperhitungkan untung-rugi karena dipengaruhi oleh faktor idiosinkretik pemimpinnya.

Dalam dinamika hubungan internasional, kaum pluralis menekankan gerakan sosial yang kompleks. Model hubungan internasional menurut kaum pluralis bersifat kompleks, yaitu model jaring laba-laba (cobweb). Globalisme atau strukturalisme disebut juga World System Theory menentang asumsi state-centric maupun multi-centric dari kaum realis dan pluralis, melainkan berpendapat bahwa aktor utama dalam hubungan internasional adalah kelas. Berdasarkan pandangan ini, hubungan internasional adalah mengenai eksploitasi kelas kapitalis (negara-negara kaya yang menerapkan sistem ekonomi kapitalisme, Dunia Utara atau Dunia Pertama) terhadap kelas proletar (negara-negara miskin di Dunia Selatan).                       Pandangan globalisme mereduksi semua permasalahan menjadi permasalahan ekonomi dan menganggap bahwa isu-isu lain, seperti keamanan dan politik hanya berada di permukaan saja. Model hubungan internasional menurut kaum Globalis adalah model gurita berkepala banyak (octopus model) di mana kepala gurita tersebut mewakili negara-negara kapitalis kaya yang menjulurkan tentakel-tentakelnya kepada negara-negara miskin dalam proses eksploitasi yang tiada akhir.

Tabel Perbandingan antara realisme, pluralisme, dan globalisme

Fokus

Realisme

Pluralisme

Globalisme

Aktor Aktor utama adalah negara, aktor-aktor di luar negara tidak penting, negara bersifat manunggal dan rasional Selain negara, aktor-aktor transnasional juga memainkan peranan penting dalam hubungan internasional, negara tidak manunggal, melainkan plural dan tidak selalu rasional Aktor yang berperan adalah kelas
Isu dan dinamika Isu yang utama adalah keamanan dan permasalahan militer-strategis (high politics) Menekankan pentingnya isu-isu lain di luar keamanan, mencakup ekonomi dan sosial (low politics) Semua isu bermuara pada perekonomian
Variabel dan konsep Power, hubungan antarnegara Gerakan sosial yang kompleks, interdependensi Dependensi, eksploitasi negara kaya terhadap negara miskin dan jurang di antara mereka
Model hubungan antarnegara Bilyar ball model Cobweb model Octopus model

 

Relevansi realisme dalam fenomena internasional

Di dalam realisme klasik dan modern terdapat tiga kesepahaman, Triple S yaitu Statism, Survival, Self – help. Statism : focus dari relisme dimana terdapat dua klaim yang dinamis dalam kestatisan hubungan antar bangsa, secara teori dalam world politics, pertama, negara sebagai actor utama yang dimana actor lain tidak memiliki signifikansi yang sama dengan state. Kedua, kadaulatan negara sebgai komunitas politik mandiri. Intinya dlam statism ini, negara menjadi aktor utama yang paling dominan dalam dunia internasional dan proses dalam HI. Survival : Tujuan pengorganisasian negara adalah keteraturan dalam mempertahankan kehidupan masyarakat. Jadi survival adalah hal yang hakiki dalam dunia internasional dan dalam proses HI, dimana setiap negara harus dapat bertahan ditengah arus dunia internasional.

Self – help : Tidak ada satu negarapun yang berani menjamin eksistensinya secara struktural baik dibidang domestik dan internasional, dalam hal ini tidak ada musuh atau teman yang abadi, yang ada hanya kepentingan nasional negara. Jadi yang didapatkan negara adalah hasil jerih payah mereka sendiri, apa yang ditabur, itulah yang dipetik.

Intinya, bahwa satu – satunya aktor yang berperan dalam dunia internasional adalah negara dimana perspektif terhadap dunia bersifat anarkis yang menganggap perang dan damai adalah fenomena dunia yang wajar, yang berangkat dari indivdu yang membentuk negara tersebutdan dengan kekuatan balance of power yang berfungsi sebagai penyeimbang keadaan dunia internasional yaitu pemusatan pada kekuasaan dan proses politik internasionalnya untuk mewujudkan kepentingan nasional negara.  Globalisasi adalah bentuk real dari kegiatan suatu negara dalam memperluas kekuasaanya. Fenomena globalisasi ini dapat diartikan bagaimana kerasnya dunia internasional dan membuat suatu negara harus mengusahakan suatu kegiatan yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan nasional negara. Dan globalisasi ini dapat diartikan sebagai proses pembawa nilai tertentu dari negara asal untuk dipahami atau diaplikasikan dan suatu keberhasilan apabila nilai tersebut berkuasa di negara tujuan.

Present Day : Stabilitas Keamanan Regional

Meningkatnya ketergantungan ekonomi suatu sistem terhadap sistem lain memunculkan fenomena atau faham-faham kawasan, dimana sistem-negara saling bekerjasama, utamanya dibidang perekonomian. Kemajuan perekonomian suatu sistem tidak terlepas dari upaya di segala bidang dalam mendukung hal tersebut. Selain aspek sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi yang dimiliki, sebuah ystem juga harus memperhitungkan aspek keamanan yang merupakan penjamin untuk suksesnya sebuah pertumbuhan ekonomi Faktor keamanan nasional sangat diperlukan agar para pelaku ekonomi dapat terus menanamkan modal dan usahanya.  Keamanan nasional menuntut adanya kemampuan untuk mempertahankan negaranya dari serangan atas wilayah daratan, laut territorial dan wilayah udara, baik serangan yang berasal dari dalam maupun dari luar. & Kondisi keamanan regional suatu ystem akan menjadi ystem pendukung dari kondisi keamanan regional atau kawasan. Ketidakstabilan sistem juga dapat menyebabkan terjadinya perselisihan regional Untuk itu diperlukan ketahanan nasional yang kuat dari masing-masing sistem dalam suatu kawasan.

Bila sistem-negara dalam suatu kawasan dapat menjalankan ketahanan nasionalnya dengan baik maka stabilitas regional dapat pula terjaga. Sehingga dalam hal ini ketahanan nasional dapat berkembang menjadi ketahanan regional,Ketahanan regional itulah yang selanjutnya akan mendukung tetap terpeliharanya stabilitas kawasan yang bersumber dari ketahanan nasional. Hal ini sering dikemukakan bahwa, Ketahanan regional merupakan penyesuaian lanjutan dari ketahanan nasional serta kondisi dinamik kelompok bangsa dalam suatu kawasan, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan memantapkan ketahanan nasional masing-masing anggota dengan dijiwai oleh semangat solidaritas kerjasama dan loyalitas regional Terdapat dua perspektif dalam mengkaji konsep keamanan kawasan yaitu perspektif realis dan perspektif liberal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Dalam perspektif realis, sistem internasional adalah anarkis, yang lebih menggunakan pendekatan pada masalah kekuasaan dan keamanan. Interaksi sistem-negara di dunia lebih menitikberatkan pada keamanan nasional. Hal ini tercermin dalam kebijakan luar negeri dalam upaya mencapai dan melindungi kepentingan nasional. Sistem internasional yang bersifat anarkis, yaitu suatu ystem yang terdiri dari system-negara berdaulat yang tujuan utamanya adalah mempertahankan diri dan kepentingan nasionalnya Dalam perspektif ini, sistem dan perilakunya tidak mengenal batas-batas institusi internasional apapun, akibatnya setiap system diperhadapkan pada ketidakpastian tentang keamanan mereka. Paradigma realis memandang kemampuan nasional adalah kemampuan untuk memberikan perlindungan fisik dari ancaman luar, sehingga langkah-langkah yang biasa diambil adalah, meningkatkan kekuatan militer, membentuk aliansi, dan langkah strategis lainnya. Biasanya juga langkah-langkah seperti ini akan menimbulkan ambivalensi dikarenakan langkah-langkah seperti ini akan dipandang sebagai sebuah ancaman oleh ystem lain, dan akan menjadi sebuah ystem keamanan dalam hubungan antar Negara.

Dengan pandangan seperti di atas, sistem realis melihat perang dan damai sebagai sebuah fenomena yang wajar dalam hubungan internasional. Stabilitas nasional dilihat sebagai sebuah fungsi keseimbangan kekuatan antar bangsa. Maka kekuatan militer akan merupakan unsur yang penting dari kekuatan ystem dalam interaksi internasional walaupun Sebaliknya dalam perspektif liberal memandang setiap system kini hidup dalam situasi ketergantungan, kepentingan suatu ystem tidak terlepas dari kepentingan system lain. Pandangan liberal berasumsi bahwa hubungan antar system didasarkan atas dasar kepentingan bersama untuk memajukan kepentingan ekonomi. Mencegah perang, memajukan nilai-nilai demokrasi, dan mengembangkan norma-norma kerjasama internasional Suatu kawasan membutuhkan adanya stabilitas yang kuat untuk menjamin terlaksananya hubungan-hubungan antar ystem dengan baik.

Dalam hal ini pencapaian stabilitas suatu kawasan memerlukan kesepakatan satu sama lain sehingga lingkungan kawasan tersebut dapat aman. Suatu konsep mengenai stabilitas kawasan dikemukakan oleh Stabilitas kawasan adalah adanya kesepakatan diantara ystem-negara mengenai perbedaan-perbedaan diantara mereka dengan tujuan untuk mempertahankan sistem internasional yang telah ada.

Contoh Kasus Terkini : Nuklir Korea Utara dan Iran

Negara yang beberapa waktu lalu memberikan banyak ketidakpastian politik dan keamanan Internasional,  karena meninggalnya pimpinan mereka Kim Jong Il, yang kemudian menempatkan seorang anak muda Kim Jong un, di tampuk penguasa Negara dengan tingkat kemiskinan yg buruk namun mempunyai kekuatan Nuklir yg cukup mengancam dan membuat barat sedikit kalang kabut karena kemisteriusan dinasti Kim masih terpelihara  terhadapa pimpinan terpilih ini.                                                                                                                                            Tindakan Korea Utara dalam kasus pengembangan teknologi nuklirnya bukannya tanpa alasan yang kuat dan rasional. Setelah dilakukan analisis melalui pendekatan realis, Korea Utara memiliki alasan mengapa pengembangan teknologi nuklir menjadi agenda utama Negara komunis tersebut. Yaitu karena Korea Utara hidup lemah ditengah-tengah dunia yang anarki, sehingga rentan akan pendominasian dari kekuatan yang lebih kuat yaitu globalisasi yang di usung oleh Negara-negara barat dengan segala ide kapitalis liberalnya sementara Korea Utara sendiri merupakan Negara komunis murni yang menentang ide-ide barat tersebut. Oleh karena itu, Korea Utara harus mempertahankan eksistensinya dengan cara meningkatkan kekuatan nasionalnya, demi tercapainya kepentingan nasionalnya.

Dan pengembangan teknologi nuklir merupakan salah satu jalan yang rasional untuk diambil Korea Utara dengan alasan-alasan diatas. Itu mungkin merupakan alasan kuat a Korea Utara bersih keras akan terus memperjuangkan haknya untuk mengembangkan nuklirnya sendiri, walaupun sangsi PBB sudah diberlakukan. Bagi Korea Utara tindakan PBB ini merupakan konverter dari kebijakan AS semata yang tidak menginginkan satu kekuatan baru muncul sebagai penantang AS dan akan mengancam kepentingan AS. Di sisi lain China dan Rusia masih berdiri dibelakang Korea Utara sebagai satu hegemoni yang sempat hancur. Dengan kata lain Korea Utara sebagai Negara komunis disini berupaya untuk menghindarkan dirinya dari objek dominasi imperialisme kapitalis liberal dunia yang dibawa AS, dan jika memang memungkinkan keadaan bisa diseimbangkan dengan adanya peningkatan nuklir Korea Utara sehingga tidak menutup kemungkinan kebangkitan Korea Utara akan mengundang kebangkitan komunisme dunia dan pada akhirnya dunia akan menuju kepada sistem bipolar kembali seperti layaknya perang dingin silam. Hal ini Juga sepertinya merupakan Basic motives yg sama dengan apa yg di lakukan oleh Iran dengan pengembangan Kekuatan Nuklir yang walaupun di akui secara resmi oleh pemerintah Iran adalah untuk pengembangan sumber daya Energi non-sejata, namun tetap saja membuat Negara kaya Minyak itu berada dibawah lampu sorot Dunia.

Masalah proliferasi nuklir Iran ini menjadi perhatian dan perdebatan tersendiri dalam komunitas internasional. Isu tersebut mulai menjadi polemik ketika Negara-negara Barat yang dipelopori oleh Amerika melaporkan masalah tersebut ke DK-PBB. Sejak saat itu masalah proliferasi Iran memicu terjadinya pro kontra diantara masyarakat internasional. Pihak Iran sendiri mati-matian telah melansir masalah tersebut dengan menyatakan bahwa nuklir yang dimilikinya adalah semata-mata untuk tujuan damai yaitu untuk kesejahteraan dan kepentingan rakyatnya.                                                                                                                                                          Namun, pernyataan tersebut tidak membuat banyak pihak yakin terutama Amerika Serikat. Beberapa negara masih meyakini bahwa nuklir yang dikembangkan oleh Iran memiliki tujuan lain yaitu untuk menciptakan senjata pemusnah masal yang akan mengancam kestabilan dan keamanan internasional sehingga hal tersebut memunculkan polemik dan kekhawatiran tersendiri bagi mereka yang menyebabkan dilakukan berbagai upaya untuk menghentikan proliferasi nuklir iran tersebut. Namun, Iran disini nampak tidak gentar menghadapi serangan dan tekanan masyarakat internasional yang merasa terancam dan khawatir dengan proliferasi nuklirnya. Ini disinyalir karena adanya faktor-faktor pendukung krusial yang melatarbelakngi kebijakan Iran tersebut, salah satunya adalah motif ekonomi dan kebutuhan energi Iran yang cukup besar. Realism emphasize the constraints on politics imposed by human selfishness (‘egoism’) and the absence of international government (‘anarchy’) which require ‘the primacy in all political life of power and security (Gilpin 1986: 305).”                       

Apa yg di lakukan Iran  sangat sesuai dengan Teori ini,  memandang bahwa pada dasarnya tiap-tiap individu itu ‘selfish’ dan selalu berupaya untuk mempertahankan eksistensinya dengan berbagai cara tak terkecuali pada perilaku Negara-negara di dunia. Realisme juga melihat dunia ini sebagai tempat yang anarki dimana masing-masing negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi memiliki kebebasan untuk mendapatkan kepentingannya sekalipun dengan cara-cara yang mengancam eksistensi dan keamanan actor lain.

Realisme juga menekankan kepada dua hal penting yang harus dikejar oleh suatu negara agar dapat ‘survive’ di lingkungan internasional yang anarki yaitu power dan state security. Power yang dapat diartikan sebagai kekuatan atau kapasitas negara, merupakan hal terpenting yang harus dimiliki untuk dapat menjamin eksistensi negara, karena dengan power inilah suatu negara dapat menciptakan kemanan Negaranya serta dapat survive (state survival is paramount).

Rationality and state-centrism are frequently identified as core realist premises (Keohane 1986: 164-5)

Sebagai Mana Realisme yag telah kita bahas, Premis utama yang ditekankan oleh teori realisme ini adalah rasionalitas dan “state-centrism”. Rasionalitas merupakan dasar yang melandasi tindakan suatu aktor (Negara sebagai pusat) atas pertimbangan untung rugi. Dalam teori ini diterangkan tentang pentingnya cost dan benefit dari suatu kebijakan Negara, bahwasanya dalam suatu tindakan akan selalu ada cost dan benefit yang diperoleh, dan karena teori ini menekankan pada rasionalistas maka tentunya benefit yang diperoleh harus sesuai atau lebih besar daripada cost yang keluarkan.                                                                                                      Berbeda walau mempunyai beberapa persamaan Seperti KORUT Iran berupaya untuk tetap mengembangkan nuklirnya dengan berbagai pertimbangan yang krusial, yaitu menyangkut kesejahteraan rakyatnya serta pertimbangan gain yang akan diperoleh. Iran memutuskan untuk melakukan penghematan minyak untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan menjual minyak buminya kepada Negara lain yang membutuhkan, dan sebagai gantinya, Iran menggunakan nuklir sebagai sumber pemenuhan kebutuhan energi karena cost yang dikeluarkan menjadi lebih ringan. Oleh karenanya, Iran tetap mempertahankan posisinya dengan teguh ditengah kecaman komunitas internasional atas proliferasi nuklir yang dilakukannya.

Reference

Buku

Jackson, Robert & George Sorensen. 1999. Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar

Rapar, J.H. Filsafat Politik, Jakarta ; Rajawali Pers, 2002

Donnelly, Jack. Theories of International Relations. Realism

Kusumohamidjojo Budiono.1987. Hubungan Internasional : Kerangka Studi AnalitisJakarta : Binacipta

Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: gramedia pustaka utama

Steans, Jill & Lloyd Pettiford. 2009. Hubungan Internasional Perspektif dan Tema. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Scott Burchill, Andrew Linklater dkk. , ‘Theories of International Relations, Third Editions’, 2005, Palgrave Macmillan, pp.29-53

Plano, Jack C. dan Roy Olton. 1999. Kamus Hubungan Internasional. Bandung: Abardin

Internet

Sugiono, Muhadi dan Ririen Tri Nurhayati. Neorealisme. Handout Pertemuan ke-3 .Program Pascasarjana, Ilmu Politik Politik Internasional Universitas Gadjah Mada. http://msugiono.staff.ugm.ac.id/mkuliah/handout

Yani, Yanyan Mochamad dalam http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/01/ sekitar_krisis_nuklir_iran.pdf

Article di kolom realism http://portal-hi.net/index.php/teori-teori-realisme/107-menakar-relevansi-teori-balance-of-power

Peter Permonte http://pjvermonte.wordpress.com/2006/09/27/membaca-lagi-paradigma-realisme/

Stephanie Kuniee Program Pascasarjana, Ilmu Politik Politik Internasional Universitas Gadjah Mada.  http://welcomeherebikinibottom.blogspot.com/2010/11/english-school-as-international.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s